Metro — Anggota DPRD Kota Metro dari Fraksi Partai Demokrat, Amrulloh SH, MH, membeberkan beberapa alasan penting partai Demokrat menolak RUU cipta kerja yang disahkan menjadi Undang – Undang cipta kerja, Selasa 13 Oktober 2020.
Sekertaris Fraksi Partai Demokrat, DPRD Kota Metro ini juga menjelaskan bahwa ada lima poin penting yang telah menjadi landasan mengapa partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja:
Pertama, RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kepentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini. Sebagaimana kami sampaikan di masa awal pandemi, prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi.
Kedua, RUU Ciptaker ini membahas secara luas beberapa perubahan UU sekaligus (Omnibus Law). Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu per satu, hati-hati dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal fundamental, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ketiga, Harapannya RUU itu di satu sisi bisa mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan apalagi dipinggirkan. Tetapi, RUU ini justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita.
Keempat, Partai Demokrat memandang RUU Ciptaker telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila utamanya sila Keadilan Sosial (Social Justice) ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neo-liberalistik.
Kelima, Selain cacat substansi, RUU Ciptaker ini juga cacat prosedur. FPD menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel. Pembahasan RUU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan banyak elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society.
“Dengan lima poin penting tersebut sudah jelas Partai Demokrat menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja,”tegas Amrulloh.
Selain itu kata legislator muda partai Demokrat, ia sangat mengapresiasi orasi yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan (PMII) Cabang Metro, yang sudah menyuarakan penolakan tentang UU Cipta Kerja, kemarin (13/10).
“Dengan begitu harapan saya, UU Cipta Kerja itu bukan menjadi UU yang menciptakan keresahan, tapi UU tersebut harus mengakomodir semua lini”ucap Sekertaris fraksi partai Demokrat.
Liputan: Taufan
Bahasa Indonesia