Yakusanews.com
METRO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menanggapi hasil dari seleksi terbuka untuk jabatan tinggi pratama (JTP).
Ketua Komisi I DPRD Metro, Didik Isnanto, mengatakan, pihaknya mempertanyakan hasil seleksi yang dianggap tidak profesional, proporsional, objektif dan lebih mengarah kepada indikasi perspektif nepotisme.
“Jadi kalau memang calon memiliki kemampuan, pengalaman, basic, dan punya pendidikan di bidang yang akan di duduki. Untuk idealnya hal tersebut yang dijadikan dasar walikota Metro dalam menentukan pilihan, bukan berdasarkan ranking yang dalam prosentase pemberian bobotnya patut dipertanyakan dan dijelaskan dari awal bukan dirasionalisasikan di akhir untuk pembenaran ranking dimana dari awal urutan atas perankingan sudah dapat ditebak oleh bahkan masyarakat awam dan bukan menjadi rahasia umum lagi ataupun menggunakan kaca mata nepotisme, terutama untuk jabatan staff ahli dan kepala bappeda” katanya, Jumat (21/1/2022).
Didik mempertanyakan beberapa peserta seleksi terbuka yang bukan ASN yang memiliki pengalaman dibidangnya juga basic akademik maupun karir terlalu jauh dari jabatan dituju.
“Contoh, seperti dokter atau tenaga kesehatan, apakah mungkin kemampuan dia melebihi seseorang yang belajar khusus dan berpengalaman karir di pemerintahan secara umum?,” tanya Didik.
Sedangkan, lanjutnya, visi wali kota hari ini merupakan kerja cerdas untuk Metro Ceria. Dengan slogan itu, seharusnya kepala daerah bisa cerdas memahami situasi kota metro hari ini.
“untuk akslerasi percepatan pembangunan Kota Metro, otomatis hal ini dimulai dari perencanaan daerah yang tepat juga eksekusinya. Apakah ini sudah benar-benar melalui proses ideal jika kepala bappeda ke depan tidak segera action menunjukan realisasi dari hutang janji rencana program unggulan walikota?, tapi harus belajar ataupun memahami bukan hanya program walikota secara nyata melainkan situasi kondisi lingkungan kerja, sistem pemerintahan real dan masyarakat kota metro dikarnakan komitmen walikota dalam menentukan pejabatnya inkonsisten pada komitmennya” tanya Didik kembali.
“Karena perencanaan daerah juga eksekusinya sangat penting menentukan bagaimana Metro ke depan juga berpengaruh kepada masyarakat kota metro terutama hutang janji kepala daerah dan wakil mengenai jalan mulus, bebas banjir, kelurahan terang, bebas uang komite dll,” sambungnya.
Menurutnya, kepemimpinan Wali Kota saat ini hanya sampai 2024 tersisa hanya dua kali penganggaran lagi. Dengan waktu yang singkat, harusnya kepala daerah bisa langsung menjalankan program dengan memilih seseorang yang profesional proporsional berpengalaman di bidangnya faham dalam memimpin satkernya karna pemahamannya terhadap sdm dan sda secara khusus maupun secara umum beserta faktor- faktor terkait pendukungnya sudah tidak perlu proses belajar apalagi sampai berlama- lama.
“Jadi hari ini kita nggak butuh yang masih adaptasi, penyesuaian, belajar dll. Hari ini kita butuh eksekusi dari program perencanaan yang idealnya telah matang dan tepat. Itu untuk yang Bappeda,” papar dia.
Sementara untuk yang Staf Ahli, menurut Didik, haruslah orang yang ahli di bidangnya. idealnya terkait keilmuannya harus lebih ahli dari walikota bukan dikarnakan menggunakan perspektif nepotisme.
“Apakah metro sudah tidak punya lagi orang-orang ahli. Apakah Metro sudah mentok di sini untuk seleksi yang terbaik, jika memggunakan keahlian keilmuan kesehatan apakah walikota dalam hal ilmu kesehatan kalah ahli?,” ujarnya.
Jika ada yang merasa paling ahli dan bisa silahkan. Namun, lanjut dia, nanti pasti ada pembuktian berupa waktu dan masyarakat yang menilai hasil kinerjanya. kedepan jika kepala daerah tidak bekerja berdasarkan mendengar masukan seperti ini khususnya kaitan bappeda yang otomatis masuk dalam tim anggaran pemerintah daerah, maka kami yang ada dalam badan anggaran akan lebih intens melaporkan kepada masyarakat kota metro membuktikan kinerjanya.
“Karena dinas kan harus apa pengkaderan, dan saya mendengar komitmen walikota akan memakai jasa dan pemikiran asn lokal , orang Metro yang mengerti memahami Metro secara lebih komprehensif,” terang Didik.
“Kembali lagi sekarang, apakah wali kota masih mengingat komitmennya, masih bertahan atau tidak. Harapan kami komitmen tersebut dapat dibuktikan.
Artinya, untuk Bappeda kita lihat saja, kalau hasilnya sesuai dan bisa bekerja sama, mampu menjabarkan visi misi kepala daerah silahkan. Tapi kalau tidak bisa, nama kepala daerahnya yang dipertaruhkan,” tuntasnya.
Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrulloh, mengatakan, pada prinsipnya sama, menagih janji dan komitmen Wali Kota metro.
“Sebab media semua mencatat komitmen wali kota akan memprioritaskan pejabat kota metro untuk menduduki posisi posisi strategis di pemerintahan,” katanya.
Menurut Iloh sapaannya, pembuktian Wali Kota dilihat dari hasil selter, khususnya Bappeda.
“Yang dipegang komitmennya, persesuaian antara fakta dan kata,” katanya.
Ia menegaskan, menantang walikota untuk membuktikan bahwa ucapan dia selama ini salah.
“Ketika nanti orang luar Metro yang jadi kepala Bappeda artinya memang benar Wali Kota sesuai dengan pernyataan saya di awal dia menjabat dahulu, bahwa antara kata dan fakta yang ditunjukan walikota tidak pernah sinkron ataupun konsisten. Namun jika pembuktian ternyata sebaliknya, artinya saya salah dan akan saya evaluasi penilaian saya kedepan terhadap Wali Kota Metro,” pungkasnya.
Senada dan sepemahaman apa yang disampaikan oleh ketua dan sekretaris komisi 1 dprd kota metro, Indra Jaya SE. selaku wakil ketua komisi 1 menambahkan, ” jangan sampai anggaran yang tidak sedikit untuk proses seleksi terbuka ini hanya untuk sekedar melegitimasi secara formil kemauan kepala daerah, apalagi sampai dengan mengorbankan kredibilitas dan nama baik lembaga akademis yang menjadi bagian dari tim pansel bahkan kedepan berpotensi merugikan masyarakat kota metro karna outputnya hanya mampu mencicil sedikit hutang janji kampanye kepala daerah beserta wakil” tegasnya. (*)
Bahasa Indonesia