Yakusanews.com
METRO — Tak mengenal lelah dalam berjuang, pantas disematkan kepada Sekertaris Komisi I Amrulloh SH, MH. Dengan terus konsisten menyuarakan tenaga honorer atau Tenaga Harian Lepas untuk mendapatkan THR di tahun ini akhirnya berbuah manis.
Saat ditemui diruang kerjanya Amrulloh mengatakan, bahwa perjuangan yang dilakukannya ini merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
“Karena saya duduk di komisi I membawahi bidang pemerintahan, melihat adanya kendala terkait tenaga honorer atau THL tidak mendapatkan THR dua tahun terakhir ini. Sehingga saya wajib memperjuangkannya. Agar Metro ceria benar-benar dapat diwujudkan nyata, bukan dijadikan simbol salam semata.” katanya, rabu (27/04/2022).
Politikus Partai Demokrat ini juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekan media di Kota Metro. Dimana telah ikut peduli dan terus menyuarakan terkait tenaga honorer atau THL agar bisa mendapatkan THR di tahun ini.
“Saya sangat mengapresiasi rekan – rekan media. Karena telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai sosial control. Sehingga tenaga honorer atau THL akhirnya bisa mendapatkan THR di tahun ini,” ungkapnya.
Selain itu dirinya juga mengingatkan Pemerintah Kota Metro agar kejadian ini bisa menjadi catatan dan pelajaran penting terutama bagi kepala daerah. Sehingga hal seperti ini harus benar-benar direncanakan dengan matang dan terencana kedepannya.
“Saya rasa selama 2 tahun ini, waktu yang cukup bagi kepala daerah untuk belajar. Dalam membuat kebijakan yang benar- benar bijak juga populis, sebagai pembuktian dari slogan mendengar dan bekerja,” ucapnya.
Selain itu Ia juga berpesan agar kepala Bapedda untuk menyiapkan rencana yang matang terkait THR tenaga honorer atau THL. Maupun rencana lainnya sesuai dengan visi misi dari Walikota dan Wakil Walikota Metro.
“Walikota ingin mewujudkan sekali Metro ceria secara nyata. Namun karena ketidakmampuan dari seorang kepala Bapedda dalam merencanakan sesuatu. Malah membuat Metro ceria hanya menjadi simbol salam semata saja,” tegasnya.
Pria yang juga menjabat ketua KAHMI Metro tersebut mengingatkan kembali preseden buruk yang terjadi pada saat rapat pansus LKPJ yang lalu. Dimana kepala Bappeda tidak mampu menjawab satupun dari visi misi program 100 hari dan program unggulan kepala daerah.
“Sehingga kesimpulannya apa yang akan diproyeksikan ke depan jika tidak didukung pengetahuan dan pemahaman yang memadai, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik,” terangnya.
Liputan : Taufan
