AHY Lantik Pengurus DPC Partai Demokrat Se-Provinsi Lampung

Yakusanews.com

Bandar lampung — Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melantik pengurus DPC Partai Demokrat se – Provinsi Lampung periode 2022 – 2027. Acara tersebut berlangung di Gedung Balai Krakatau, rabu (18/01/2023).

Dalam sambutannya, AHY menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus DPC se-Provinsi Lampung yang telah dilantik, semoga bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Saya berharap para pengurus bisa bertanggung jawab dalam menjalankan amanah sesuai dengan sumpah dan janji yang telah diambil tadi,” ujarnya.

Selain itu, putra pertama dari SBY tersebut juga menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini, bisa dijadikan sebagai salah satu momentum partai Demokrat untuk semakin kuat.

“Saya yakin di tahun 2023 ini Partai Demokrat
semakin kuat untuk berjuang menuju Perubahan dan Perbaikan di Provinsi Lampung,”ungkapnya.

Selain itu AHY juga sangat mengapresiasi tiga Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung atas rampungnya pembangunan kantor DPC Demokrat dan kini sudah siap digunakan, ketiga DPC tersebut yakni kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Timur.

“Semoga DPC yang lainnya bisa menghadirkan kantor dan rumah perjuangan bagi seluruh kader-kadernya,” harapnya.

Dia juga menginginkan dalam pemilu 2024 nanti, pemilu bisa berjalan dengan aman, tertib dan damai serta menjaga keutuhan Indonesia.
Jangan gara-gara pemilu kita terpecah belah, jangan gara-gara pemilu kita tidak saling kenal

“Apalagi menggunakan jurus-jurus yang berbahaya termasuk politik uang, politik identitas, dan politik hoax. Kalau merajalela DNA tidak terkontrol yang rugi adalah Indonesia,” tegasnya.

Selanjutnya, ia pun meminta seluruh kader Partai Demokrat yang hadir, untuk mengajak masyarakat agar sama-sama mengawasi dan mengawal proses pemilu yang jujur, adil dan bebas. AHY juga menegaskan bahwa partai Demokrat menolak wacana pemilu yang menggunakan Sistem proposional tertutup.

“Saya secara langsung menyampaikan sikap yang tegas bahwa partai demokrat menolak wacana pemilu dengan sistem proporsional tertutup dengan alasan jika kendali sistem tertutup maka sama saja hak kita dirampas. Padahal setiap warga negara berhak memilih para pemimpin dan wakil rakyat secara langsung,” tuturnya. (*)