yakusanews.com
METRO — Belum optimalnya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi masyarakat serta bagi penerimaan daerah dari program tersebut, mendapat sorotan tajam dari DPRD Kota Metro.
Sekertaris komisi I Kun Komaryati mengatakan bahwa pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat Kota Metro terkait biaya pemutihan yang terasa masih tinggi pembayarannya.
“Saya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait program pemutihan PKB tersebut, untuk itu saya harus menyuarakan keinginan masyarakat tersebut,” katanya, Selasa (15/07/2025).
Wanita yang dua kali duduk sebagai anggota DPRD metro ini menjelaskan, minat masyarakat Kota Metro untuk mengikuti program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebenarnya sangat tinggi.
“Namun, setelah dihitung – hitung jumlah tagihannya masih tinggi, dengan begitu banyak masyarakat yang mengurungkan niat untuk membayar tunggakan pajak kendaraannya,” ucapnya.
Kun menambahkan selain tagihan masih tinggi dalam program pemutihan tersebut, faktor kebutuhan anak sekolah juga menjadi pertimbangan masyarakat sehingga menimbulkan belum optimalnya program pemutihan tersebut berjalan.
“Coba kita perhatikan, disatu sisi masyarakat ingin sekali membayar tunggakan pajak kendaraannya, disatu sisi kebutuhan anak sekolah yang harus dipenuhi, apakah ini bukan menjadi dilema,” terangnya.
Dia berharap agar ada solusi dalam beberapa waktu terakhir ini terutama iuran jasa Raharja yang dinilai masyarakat masih cukup tinggi, untuk itu saya meminta gubenur lampung bisa melobi langsung Direksi PT Jasa Raharja untuk meniadakan iuran jasa raharja tersebut.
“Seperti Provinsi Banten bisa meniadakan iuran jasa Raharja, seharusnya langkah tersebut bisa diikuti oleh provinsi lampung,” ucapnya.
Kun menambahkan dengan mendapat keringanan tersebut, maka tingkat kepatuhan pajak meningkat dan potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor pasti meningkat.
“Kalau sudah meningkat, berarti program pemutihan PKB sudah berjalan dengan optimal dan sukses,” tutupnya. (*)
Bahasa Indonesia