Lampung barat — Bupati lampung barat menghadiri penyerahan plakat oleh PYM SPDB Pangeran Edward Syah Pernong kepada Adatuang Sidenreng PYM DR. Andi Faisal Sapada dan Permaisuri Sekjen MAKN YM Bunda Yani Putri Raja Kupang NTT YM Dona Nisnoni, Bangsawan Kerajaan Kabaena YM DR Yurisman Star dan Andi Maysarah, Senin (7/9/2021).
Dalam acara tersebut dilakukan dengan pernyataan angkon muakhi sekaligus Penattahan Adok kepada YM Dra. Hj. RA Yani WSS Koeswodidjojo, Penyematan Lencana Kerajaan dan Penyerahan Piagam Adat, Penganugerahan Kikat Hanuang Bani dan Lencana Kerajaan Kepada Kapolres Lampung Barat.
Parosil dalam sambutannya mengatakan
kerajaan Adat Paksipak Sekala Brak terdiri empat paksi yang masing-masing dipimpin seorang sultan, masing-masing paksi itu adalah paksi buay pernong, paksi buay belenguh, paksi buay bejalan diway dan paksi buay nyerupa.
“Keberadaan kerajaan-kerajaan inilah yang perlu dipertahankan, yang perlu sama-sama kita jaga, karena kerajaan-kerajaan ini lah yang memberikan suasana kedamaian, ketenangan dan juga kebanggaan bagi kita semua,” katanya.
Dirinya menyampaikan kabupaten Lambar bisa maju seperti ini, bisa hebat seperti ini dan bisa terkenal di seluruh nusantara tidak terlepas dari 4 (Empat) Kepaksian yang berada di Kabupaten Lambar, Ke-empat Kepaksian ini juga telah memberikan Sepirit dan semangat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar.
“Saya memberikan apresiasi khusus kepada Majlis Adat Kerajaan Nusantara dan berharap kedepan kerajaan-kerajaan nusantara akan mendapatkan perhatian yang lebih,” ujarnya.
parosil menjelaskan adat istiadat masyarakat Lambar yaitu di mulai dari kata “muakhi” berasal dari kata puakhi, artinya saudara kandung, dan saudara sepupu dari pihak bapak maupun ibu, muakhi berarti persaudaraan dalam hubungan bertetangga. selain itu juga ‘kemuakhian’ yaitu sistem persaudaraan antar marga. dan minak muakhi berarti lingkungan persaudaraan.
“Dengan semangat seangkonan muakhi ini bisa membawa perubahan yang akan dilakukan generasi muda, guna menjaga keberlangsungan adat istiadat secara terus menerus melekat pada kehidupan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan
sebagai representasi daerah di level nasional, DPD RI berkomitmen untuk mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mengakui dan menghormati kerajaan Nusantara sebagai pondasi negara Republik Indonesia.
“Kerajaan-kerajaan Nusantara ini berperan penting dalam asimilasi budaya karena itu dalam setiap kunjungan kerja ke daerah-daerah DPD RI selalu mengagendakan silaturahmi ke keraton keraton sebagai manifestasi dari akar budaya nasional,” ujarnya.
Dirinya mengajak kita bersama untuk mengakui dan menghargai keberadaan dan keragaman budaya Indonesia, menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan, serta menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional.
Liputan : Delpan
Bahasa Indonesia